Untuk memperkuat kemampuan pengumpulan dan analisis intelijen, pemerintah Jepang dan partai berkuasa berencana untuk membentuk “Badan Intelijen Nasional” paling cepat pada tahun fiskal 2026. Badan Intelijen Nasional akan berfungsi sebagai pusat komando untuk menghimpun intelijen yang dikumpulkan oleh berbagai kementerian dan lembaga dan menyampaikannya kepada Kantor Perdana Menteri. Rancangan undang-undang terkait akan diajukan ke sidang Parlemen reguler pada tahun 2026.
Saat ini, kegiatan intelijen di Jepang terfragmentasi di beberapa departemen, termasuk Kantor Intelijen dan Penelitian Kabinet (di bawah Sekretariat Kabinet), Kantor Koordinasi Intelijen Internasional (di bawah Kementerian Luar Negeri), Markas Besar Intelijen (di bawah Kementerian Pertahanan), dan departemen terkait di Badan Kepolisian Nasional. Meskipun badan-badan ini memberikan intelijen kepada Sekretariat Keamanan Nasional (dibentuk pada tahun 2014) bila diperlukan, pemerintah Jepang telah lama merasakan kurangnya mekanisme terpadu untuk mengintegrasikan kegiatan intelijen secara efektif.
Badan Intelijen Nasional akan diposisikan setingkat dengan Sekretariat Keamanan Nasional (NSS), yang berfungsi sebagai pusat komando kebijakan untuk diplomasi dan keamanan nasional. Di bawah kepemimpinan Kantor Perdana Menteri, badan ini akan berfokus pada penguatan sistem intelijen.
Motivasi pembentukan Badan Intelijen Nasional bermula dari meningkatnya seruan di Jepang untuk tindakan balasan terhadap kekuatan asing yang terlibat dalam spionase. Tantangan yang perlu diatasi meliputi kekhawatiran tentang penyebaran disinformasi dan misinformasi daring oleh pemerintah, dan campur tangan dalam pemilu.
Jepang perlu memperkuat peran pusat komando intelijennya, dengan memusatkan badan-badan pengumpulan dan analisis intelijen di berbagai kementerian dan lembaga untuk manajemen terpadu.
Langkah pertama yang diperlukan adalah memperkuat Kantor Intelijen dan Riset Kabinet. Sebuah sistem harus dibentuk di mana Sekretariat Keamanan Nasional (NSS) bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan keamanan, sementara Badan Intelijen Nasional (NIS) bertindak sebagai pusat komando intelijen. NIS akan dipimpin oleh seorang direktur yang baru ditunjuk.
Sekretariat Keamanan Nasional berfungsi sebagai sekretariat Dewan Keamanan Nasional (NSC). NSC, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, bertanggung jawab untuk meninjau kebijakan keamanan penting. Dewan Intelijen Nasional juga akan dibentuk di masa mendatang, yang diharapkan dapat mengumpulkan intelijen relevan yang dibutuhkan Perdana Menteri untuk menentukan kebijakan.